KPK Perlu Periksa Menteri Aktif

JAKARTA (bisnis.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak boleh tebang pilih dalam menyidik kasus aliran dana Bank Indonesia termasuk yang menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bongkar semua. Sekalipun presiden, kalau ada indikasi korupsi bongkar saja. Buat saja hukuman yang lebih keras, agar calon koruptor juga miris. Indonesia bisa maju kalau hukum ditegakkan dengan adil," kata Anwar Tribowo, eksekutif yang tinggal di Wonosobo melalui email kepada bisnis.com hari ini.

Hal senada juga dikemukakanoleh Rissalwan Habdy Lubis, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menurut Rissalwan, penegakkan hukum harus berlaku untuk semua warga negara.

Untuk menciptakan pemerintahaan yang good governance, katanya, aspek law enforcement harus dijalankan. "Jadi tak hanya akuntabel dan transparan saja, penegakkan hukum harus merata termasuk mereka yang duduk di kabinet," katanya.

Mereka mengatakan hal tersebut menanggapi berita mengenai Menteri Kehutanan M.S. Kaban terbukti menerima dana aliran dari BI sebesar Rp300 juta ketika menjadi anggota Komisi IX DPR RI.

Fakta itu diungkapkan oleh Hamka Yandhu, mantan anggota Komisi IX yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, uang tersebut dia serahkan sendiri secara langsung kepada M.S. Kaban.

Sebelumnya, Hamka juga mengungkapkan setidaknya ada sekitar 52 anggota DPR yang turut menerima dana aliran BI tersebut diantaranya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, sebesar Rp1 miliar pada saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX.

Hamka menuturkan dana itu dia peroleh dari anggota Komisi IX Antony Zeidra Abidin yang diperuntukkan kepada anggota DPR guna keperluan sosialisasi dan konstituen menjelang pemilu 2004.

Namun kedua menteri tersebut membantah telah menerima dana tersebut.(ln)

40 Juta orang tak punya akses lembaga keuangan mikro

NUSADUA, Bali: Sedikitnya 40 juta masyarakat masih belum memiliki akses finansial, meskipun Indonesia telah memiliki tidak kurang dari 50.000 lembaga keuangan mikro.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kondisi geografis serta kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan menjadi penghambat utama kurangnya akses masyarakat ke LKM.

Hal itu dibuktikan meski di negara ini telah berdiri 50.000 LKM, namun hingga saat ini masih terdapat 40 juta warga yang belum mempunyai akses apa pun terhadap lembaga tersebut.

“Karena itu pemerintah kami sangat serius menangani masalah ini,” kata Presiden dalam sambutan ketika membuka The Asia Pacific Regional Microcredit Summit 2008 di Nusa Dua, Bali kemarin.

Di depan 700 peserta dari 60 negara, Presiden mengatakan lembaga keuangan mikrokredit umumnya mengalami kekurangan modal serta kemampuan teknis untuk menyalurkan dana.

Lembaga ini gagal untuk tumbuh dan hanya menyediakan layanan dasar perbankan.. Kebanyakan dana yang disalurkan tidak dapat dikumpulkan kembali untuk didistribusikan ulang demi mendorong pengembangan usaha kecil.

Namun dengan kondisi itu, pemerintah tetap menilai lembaga keuangan mikrokredit tetap akan memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dengan pemerataan.

Karena itu tahun ini pemerintah akan mengucurkan Rp14 triliun untuk program kredit usaha rakyat (KUR). Pada tahun lalu kucuran kredit telah mampu menjangkau sedikitnya 900.000 usaha kecil.

Presiden mengutip prediksi bank dunia bahwa trend kenaikan harga minyak dan harga makanan berlanjut. “Akibatnya akan ada 100 juta orang yang kembali mengalami kemiskinan dan 33 negara di seluruh dunia akan mengalami goncangan sosial politik. Kita tidak ingin hal itu terjadi saat ini.”

Peraih hadiah Nobel 2006 Mohammad Yunus menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi kemiskinan melalui lembaga keuangan mikrokredit. Mengenai kendala geografis bisa diatasi dengan desentralisasi kewenangan yang lebih luas agar mereka dapat bergerak leluasa sesuai dengan potensinya.

Adapun peran pemerintah harus lebih ditekankan pada penguatan institusi dan pembentukan kerangka hukum lembaga keuangan mikro.

Sekjen Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia Bambang Ismawan berharap pada 2015 lembaga keuangan dapat menolong 17,5 juta keluarga untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Jumlah itu merupakan10% dari target yang ditetapkan Microcredit Summit Campaign untuk seluruh dunia yang mencapai 175 juta keluarga miskin.

Dalam gerakan ini, kata Bambang, masyarakat harus mengambil inisiatif yang dikaitkan dengan berbagai isu kontemporer. Karena itulah dalam pertemuan kali ini masalah mikrokredit dikaitkan dengan penanggulangan HIV/AIDS, kemiskinan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dll.

Dalam pertemuan ini Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan sebagai lambang gerakan mikrokredit di Indonesia.

Menurut Ismawan penghargaan itu karena Ani dinilai memiliki perhatian kepada upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam kaitan dengan peran perempuan. “Kita membutuhkan patron karena ini gerakan yang sangat besar dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.”

Asia Pasific Regional Microcredit Summit 2008 (APRMS) akan berlangsung hingga 30 Juli 2008. Kegiatan yang diprakarsai Microcredit Summit Campaign ini mempertemukan pemerintah, perbankan, lembaga keuangan nonbank, lembaga donor dan LSM dari berbagai negara khususnya di Asia-Pasifik. (k2)

40 Juta orang tak punya akses lembaga keuangan mikro

Bank Mandiri Raih Laba Rp2,14 Triliun

JAKARTA: PT Bank Mandiri Tbk pada kuartal kedua tahun ini membukukan laba bersih sebesar Rp2,61 triliun meningkat 22% dibandingkan periode yang sebelumnya sebesar Rp2,14 triliun.

Peningkatan laba Bank Mandiri dipicu oleh penurunan biaya dana seiring peningkatan komposisi dana murah (tabungan dan giro) dari 58% pada semester pertama 2007 menjadi 64% pada posisi saat ini.

Sementara itu, cost of found juga mengalami penurunan dari semula 5,15% menjadi 4,03%. Terkait dengan penurunan biaya dana itu mendongkrak fee base income sekitar 13,8% yaitu dari Rp1,76 triliun menjadi Rp1,99 triliun.

Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan peningkatan fee base income membuktikan Bank Mandiri kini mulai mengalami peningkatan bisnis pada transactional banking.

"Selama semester pertama 2008 ini Bank Mandiri telah menunjukkan kemampuan untuk mencetak peningkatan laba secara sustainable," ujarnya di Jakarta, hari ini. (11)

Kompromi Politik Capres Tua-Muda

JAKARTA: Politisi tua dan muda bisa melakukan kompromi politik untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dengan melakukan kombinasi pimpinan tua-muda dalam Pilpres 2009 sehingga tidak muncul pertentangan antargenerasi yang tidak produktif seperti saat ini.

"Perdebatan pimpinan usia tua di atas 50 tahun dan di bawah 50 tahun sebenarnya tak perlu sehingga menimbulkan friksi antara politisi tua dan muda, ini kan tidak produktif. Apalagi Wapres Jusuf Kalla juga terjebat dalam perdebatan ini, padahal dia mestinya konsentrasi bekerja untuk rakyat," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rissalwan Habdy Lubis kemarin.

Menurut Rissalwan, yang juga pendiri Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS), solusi terbaik adalah melakukan kompromi politik antargenerasi sehingga berpikir dan berkarya lebih produktif.

"Banyak persoalan bangsa ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tak perlu terjebak oleh isyu sesaat menjelang Pemilu tahun depan," ujarnya.

Yang lebih penting, katanya, mengesampingkan kecurigaan antarkelompok usia dan kepentingan politik. "Jadi harus dilandasi dengan niat baik untuk kemaslahatan bangsa ini."

Hal senada dikemukakan oleh anggota DPD asal Sulawesi Tengah, Muhammad Ichsan Loulembah. Agar regenerasi kepemimpinan politik formal berlangsung mulus dan tertata, katanya, kaum muda terbaik dijadikan calon wakil presiden dari calon-calon presiden yang lebih senior.

Ketika ditanyakan apakah sudah saatnya menyebutkan nama-nama calon yang dinominasikan, Ichwan mengatakan bahwa "soal nama pasti bisa banyak. Jangan kita ringkas. Biarkan kuntum bunga bermekaran," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, M. Jusuf Kalla, mendorong agar kaum muda maju sebagai pimpinan nasional. Namun dia menyebutkan kaum muda harus terlebih dahulu menunjukkan karyanya untuk dapat dipercaya masyarakat.

Dia menilai kemampuan memimpin tidak bisa dibeda-bedakan dari usia, tetapi semata-mata kemampuan pribadi seseorang, tak peduli tua atau muda.

"Sekarang banyak? perdebatan tentang peran generasi muda bagi bangsa ini.? Tetapi dalam politik, umur tak dibedakan. Inspirasi dan inovasi yang tentukan siapa yang layak memimpin," kata Kalla yang juga Wapres.

Menurut dia, semua pemimpin besar berkarier dari bawah, tidak ada lompatan karier. "Bedanya, politik tidak memiliki batasan waktu, sehingga pribadi yang kuat akan maju lebih cepat." (ln)

DIRUT PT POS DIPANGGIL PAKSA KEJAGUNG

JAKARTA (bisnis.com): Direktur Utama PT Pos Indonesia, tidak menutup kemungkinan dipanggil paksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait adanya korupsi di perusahaan pemerintah itu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy mengatakan inisial delapan tersangka, kasus korupsi itu sudah ada.

"Kalau Senin [pekan depan] tidak datang apa boleh buat [dipanggil paksa]," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy saat akan menghadiri silaturahmi Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta hari ini.

Saat ditanya oleh wartawan apakah Dirut PT Pos itu salah satu dari delapan orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dia mengatakan, "Kalian [wartawan] lebih tahu. Saya tidak tahu, kira-kira begitulah," katanya.

Dia mengatakan pemanggilan paksa itu dilakukan terhadap delapan tersangka kasus korupsi di PT Pos Indonesia, dilakukan karena sudah dua kali dipanggil kejaksaan mangkir untuk hadir.
Dirinya sudah memerintahkan kepada Direktur Penyelidikan (Dirdik) untuk melakukan pemanggilan paksa tersebut.

"Kalau Senin tidak datang, dilakukan pemanggilan paksa," katanya.

Sebelumnya dilaporkan, kedelapan tersangka itu memberikan alasan yang tidak jelas untuk tidak memenuhi panggilan kejagung tersebut, karena tengah mengawasi proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT).

Tim penyidik kasus PT Pos Indonesia itu sendiri, sudah melakukan penggedahan di salah satu kantornya di Jakarta. (ln)

Di Medan, Ani Yudhoyono jadi Nani

Medan (ANTARA): Baru 32 hari menjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Arifin sudah harus menjamu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di daerah kekuasaannya.

Meski sebelumnya telah makan asam garam menjabat Bupati Langkat, rupanya gugup belum bisa hilang dari Syamsul. Akibatnya, pada silaturahmi Presiden dengan jajaran bupati/walikota di Hotel Grand Angkasa, Medan, Kamis malam, Syamsul menyebut Ibu Ani Yudhoyono dengan nama Nani.

"Selamat datang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kita sayangi dan Ibu Nani Bambang Yudhoyono," ujarnya dengan nada ringan tanpa rasa bersalah.

Kontan, ucapan selamat datang itu langsung diprotes istri Presiden sambil mengacungkan tangan dan menyebut namanya adalah Ani. "Maaf, masih gugup ini," sahut Syamsul masih dengan rasa tidak bersalah, yang diikuti tawa hadirin.

Beruntung, Syamsul memiliki gaya berpidato yang kaya humor sehingga gugupnya akhirnya menguap dan justru ia sering memancing tawa hadirin. Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani juga terlihat tidak bisa menahan tawa dan tampak ceria.

Bahkan, saat berdiri di podium untuk menyampaikan arahan setelah Syamsul "beraksi", Presiden masih tampil dengan wajah ceria dan penuh senyum. "Teruskan tertawa dulu," ujarnya kepada hadirin yang masih larut dengan tawa akibat sambutan Syamsul. Presiden pun lantas memuji Syamsul dengan gaya pidatonya yang cair itu. (ln)