40 Juta orang tak punya akses lembaga keuangan mikro

NUSADUA, Bali: Sedikitnya 40 juta masyarakat masih belum memiliki akses finansial, meskipun Indonesia telah memiliki tidak kurang dari 50.000 lembaga keuangan mikro.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kondisi geografis serta kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan menjadi penghambat utama kurangnya akses masyarakat ke LKM.

Hal itu dibuktikan meski di negara ini telah berdiri 50.000 LKM, namun hingga saat ini masih terdapat 40 juta warga yang belum mempunyai akses apa pun terhadap lembaga tersebut.

“Karena itu pemerintah kami sangat serius menangani masalah ini,” kata Presiden dalam sambutan ketika membuka The Asia Pacific Regional Microcredit Summit 2008 di Nusa Dua, Bali kemarin.

Di depan 700 peserta dari 60 negara, Presiden mengatakan lembaga keuangan mikrokredit umumnya mengalami kekurangan modal serta kemampuan teknis untuk menyalurkan dana.

Lembaga ini gagal untuk tumbuh dan hanya menyediakan layanan dasar perbankan.. Kebanyakan dana yang disalurkan tidak dapat dikumpulkan kembali untuk didistribusikan ulang demi mendorong pengembangan usaha kecil.

Namun dengan kondisi itu, pemerintah tetap menilai lembaga keuangan mikrokredit tetap akan memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dengan pemerataan.

Karena itu tahun ini pemerintah akan mengucurkan Rp14 triliun untuk program kredit usaha rakyat (KUR). Pada tahun lalu kucuran kredit telah mampu menjangkau sedikitnya 900.000 usaha kecil.

Presiden mengutip prediksi bank dunia bahwa trend kenaikan harga minyak dan harga makanan berlanjut. “Akibatnya akan ada 100 juta orang yang kembali mengalami kemiskinan dan 33 negara di seluruh dunia akan mengalami goncangan sosial politik. Kita tidak ingin hal itu terjadi saat ini.”

Peraih hadiah Nobel 2006 Mohammad Yunus menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi kemiskinan melalui lembaga keuangan mikrokredit. Mengenai kendala geografis bisa diatasi dengan desentralisasi kewenangan yang lebih luas agar mereka dapat bergerak leluasa sesuai dengan potensinya.

Adapun peran pemerintah harus lebih ditekankan pada penguatan institusi dan pembentukan kerangka hukum lembaga keuangan mikro.

Sekjen Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia Bambang Ismawan berharap pada 2015 lembaga keuangan dapat menolong 17,5 juta keluarga untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Jumlah itu merupakan10% dari target yang ditetapkan Microcredit Summit Campaign untuk seluruh dunia yang mencapai 175 juta keluarga miskin.

Dalam gerakan ini, kata Bambang, masyarakat harus mengambil inisiatif yang dikaitkan dengan berbagai isu kontemporer. Karena itulah dalam pertemuan kali ini masalah mikrokredit dikaitkan dengan penanggulangan HIV/AIDS, kemiskinan, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dll.

Dalam pertemuan ini Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan sebagai lambang gerakan mikrokredit di Indonesia.

Menurut Ismawan penghargaan itu karena Ani dinilai memiliki perhatian kepada upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam kaitan dengan peran perempuan. “Kita membutuhkan patron karena ini gerakan yang sangat besar dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.”

Asia Pasific Regional Microcredit Summit 2008 (APRMS) akan berlangsung hingga 30 Juli 2008. Kegiatan yang diprakarsai Microcredit Summit Campaign ini mempertemukan pemerintah, perbankan, lembaga keuangan nonbank, lembaga donor dan LSM dari berbagai negara khususnya di Asia-Pasifik. (k2)